Hambatan Dalam Pengembangan Energi Kayu Cair (Kayu Cair-Biometanol : Energi Hijau Ramah Lingkungan) (11/12)

Hambatan Dalam Pengembangan Energi Kayu Cair
1.	Bahwasannya kayu dapat menjadi energi alternatif, terbarukan, dan berkelanjutan serta ramah lingkungan, belum diketahui publik termasuk para elitnya. Dewan Energi Nasional (DEN) masih sektoral, belum menyentuh potensi yang ada dan besar pada sektor kehutanan. Atas kondisi demikian, diperlukan upaya-upaya antara lain :

Sosialisasi, terutama di tingkat elit, seperti LIPI, BPPT, LEMIGAS, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, DPR, dan Presiden.

Presiden harus mengubah keanggotaan DEN dengan memasukan pakar kehutanan sebagai salah satu anggotanya. Demikian pula di tingkat pelaksanaannya harus ada kelompok kerja (Pokja) tersendiri.

Sinergi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kehutanan harus diperkuat.

2.	Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini baik terkait energi, kehutanan, kelistrikan, transportasi, dan lingkungan hidup, belum cukup memberi payung hukum yang kuat bagi pengembangan kayu cair ini. Perlu dibuat terobosan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) atau minimal Peraturan Pemerintah (PP).
3.	Teknologi pembuatan kayu cair kini telah tersedia di Amerika Serikat (University of Washington, Oregon) dan telah ada kesediaan untuk dipatenkan di Indonesia. Perlu dana investasi untuk memperkuat model adopsi teknologi tersebut ke tingkat komersial di Indonesia. Pemerintah semestinya dapat menjadikan pendanaan pembangunan model tersebut sebagai sasaran stimulus terkait perubahan iklim global.

Selanjutnya : 

Komitmen bersama yang perlu dibangun  >>>

Artikel Terkait

Cara Membuat Artikel Terkait standar